Pendahuluan Rumah Sakit adalah institusi kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah Sakit Pemerintah adalah Rumah Sakit yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Badan Hukum yang bersifat non profit. Kinerja saat ini menjadi isu dunia dikarenakan adanya tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan akan pelayanan yang prima dan bermutu tinggi. Oleh karena itu kinerja setiap unit usaha dituntut untuk meningkatkan mutu dan bekerja lebih efektif dan efisien agar mendapatkan hasil yang optimal. Pada kenyataannya di lapangan masih ditemukan beberapa kasus mengenai kinerja rumah sakit yang telah berstatus BLUD tidak menunjukkan kenaikan kinerja baik dari segi keuangan maupun non keuangan Menurut KEPMENKES Nomor1164/ tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Badan Layanan Umum, kinerja keuangan merupakan salah satu dimensi pengukuran dari mekanisme pengukuran kinerja Badan layanana umum dan Badan Layanan Umum Daerah. Penilaian aspek keuangan adalah penilaian kinerja BLU berdasarkan analisis data laporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan BLUD. Dengan diterapkannya PPK-BLUD pada rumah sakit, diperlukan perubahan paradigma dalam organisasi yang tadinya sosial demokratis menjadi lembaga sosial yang melaksanakan fungsi pelayanan publik, namun tetap mendapatkan keuntungan dari pelayanan yang diberikan. Rumah sakit menjadi lembaga sosial non-profit yang menguntungkan agar dapat Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free ANALISIS KINERJA KEUANGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Nurul Chayatin, Magister Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Korespondensi email Pendahuluan Rumah Sakit adalah institusi kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah Sakit Pemerintah adalah Rumah Sakit yang dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Badan Hukum yang bersifat nirlaba. Kinerja saat ini menjadi isu dunia dikarenakan adanya tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan akan pelayanan yang prima dan bermutu tinggi. Oleh karena itu kinerja setiap unit usaha dituntut untuk meningkatkan mutu dan bekerja lebih efektif dan efisien agar mendapatkan hasil yang optimal. Pada kenyataannya dilapangan masih ditemukan beberapa kasus mengenai kinerja rumah sakit yang telah berstatus BLU/D tidak menunjukkan kenaikan kinerja baik dari segi keuangan maupun non keuangan Menurut KEPMENKES Nomor1164/ tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Badan Layanan Umum, kinerja keuangan merupakan salah satu dimensi pengukuran dari mekanisme pengukuran kinerja BLU dan BLUD. Penilaian aspek keuangan adalah penilaian kinerja BLU berdasarkan analisis data laporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan BLUD. Dengan diterapkannya PPK-BLUD pada rumah sakit, diperlukan perubahan paradigma dalam organisasi yang tadinya sosial demokratis menjadi lembaga sosial yang melaksanakan fungsi pelayanan publik, namun tetap mendapatkan keuntungan dari pelayanan yang diberikan. Rumah sakit menjadi lembaga sosial non-profit yang menguntungkan agar dapat membiayai sebagian kegiatan operasionalnya sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanannya. Oleh karena itu rumah sakit harus didukung dengan sistem pengelolaan keuangan yang otonom, transparan, fleksibel dan akuntabel sehingga operasional rumah sakit dapat berjalan dengan baik dan pada akhirnya meningkatkan mutu pelayanan dan kepuasan pelanggan.Winarso, 2018 Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh rumah sakit. Cara untuk mengetahui baik buruknya kinerja keuangan dalam suatu perusahaan dapat diketahui dengan cara menganalisis suatu laporan keuangan. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, membuat rumah sakit pemerintah daerah harus melakukan banyak penyesuaian khususnya dalam pengelolaan keuangan maupun penganggarannya, termasuk penentuan biaya. Pada hasil evaluasi diharapkan dapat mengukur tingkat pencapaian BLU dari RBA. Untuk kinerja keuangan dapat diukur dari pencapaian indikator-indikator keuangan yang telah ditetapkan pada perencanaan Rencana Strategi Bisnis. Indikator ini tidak selalu berbicara mengenai berapa pendapatan yang bisa diperoleh BLU dalam melayani masyarakat, namun juga seberapa efisien proses yang dilakukan. Melalui penerapan PPK-BLUD ini, rumah sakit dituntut untuk meningkatkan produktifitas peyanan dengan melakukan terobosan baru dalam menggali potensi- potensi pendapatan dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan agar rumah sakit diharapkan dapat membiayai operasionalnya sendiri sehingga kualitas dan kuantitas pelayanan semakin meningkat, oleh sebab itu dalam tulisan ini akan dilakukan pembahasan tentang analisis rasio keuangan yang meliputi Rasio Rentabilitas, Rasio likuiditas, Rasio Solvabilitas, Rasio Aktivitas. Pentingnya analisis kinerja keuangan rumah sakit membuat penulis tertarik untuk melakukan literatur riview terkait analisis kinerja keuangan Rumah Sakit Umum Sebagai Badan Layanan Umum Daerah. Metode Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur atau literature review berbentuk artikel jurnal. Literatur tersebut peneliti dapatkan dari pangkalan data ilmiah Google Scholar. Dalam pencariannya, peneliti hanya menggunakan artikel jurnal dengan akses terbuka, berbahasa Indonesia, serta hanya dilakukan di rumah sakit yang berada di Indonesia. Kata kunci yang digunakan untuk menemukan artikel tersebut terdiri dari kombinasi beberapa kata, antara lain “analisis”, “kinerja”, “keuangan”, “penilaian”, “ “rumah sakit”dan “BLUD”. Kriteria inklusi dokumen adalah jurnal penelitian yang menyangkut kinerja Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Badan Layanan Umum dengan tahun terbit 2016 -2021 Gambar 1 Proses pencarian artikel Pencarian literature Google scholar Batasan pencarian Analisis Kinerja Keuangan Rumah sakit sebagai BLUD Artikel yang sesuai dengan judul dan tujuan penelitian direview sebanyak 11 artikel Hasil dan pembahasan Tabel 1 Ringkasan hasil pencarian literature review terkait evaluasi kinerja Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Badan Layanan Umum Kajian kemampuan keuangan rumah sakit umum daerah sebagai badan layanan umum dan pengaruhnya terhadap kualitas pelayananTama & Kusmiyanto, 2019 Diskriptif dengan pendekatan quantitative non eksperimental Variabel independen penelitian yang digunakan adalah kemandirian keuangan RSUD, Kemanpuan keuangan RSUD dan kualitas pelayanan RSUD Kondisi pelayanan RSUD Kota bekasi pada masa yang sama setelah ditetapkan sebagai BLUD menjadi semakin membaik, hal tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan mutu pelayanan dari BOR yang semakin naik, LOS semakin mengecil, namun TOI yang semakin turun, BTO semakin naik, NDR dan GDR yang pula ikut naik. Secara keseluruhan kualitas pelayanan rumah sakit disimpulkan menggalami penurunan, dari 6 indikator hanya 1 indikator yang menggambarkan mutu pelayanan RSUD semakin membaik yaitu BTO namun 5 indikator lainnya menggambarkan mutu pelayanan yang semakin menurun. Analisis Kinerja Keuangan Dan Non Keuangan Rumah Sakit Sebelum Dan Sesudah Badan Layanan Umum Daerah Chrishartoyo, Khairana et al., 2017 Kinerja keuangan diukur dengan rasio likuiditas , rasio aktivitas rasio profitabilitas rasio struktur modal Kinerja Efisiensi pelayanan diukur dengan BOR,BTO, ALOS, TOI GDR, NDR Terdapat perbedaan mean yang signifikan terhadap kinerja keuangan RSUD Dr. Mowardi sebelum dan sesudah melakukan penerapan Badan Layanan Umum Daerah BLUD. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil uji hipotesis dari ke empat kelompok rasio keuangan, dan tiga diantaranya memiliki nilai signifikansi kurang dari 70%. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan operasinal BLUD RSUD Ambarawa mampu membiayai biaya operasional Jurnal Analisis Kinerja Keuangan Sebelum Dan Sesudah Penerapan Ppk-Blud Pada Rsud Kardinah Indiany et al., 2017 Retrospektif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dan komparatif. Rasio-rasio keuangan RSUD Kardinah yang terdiri dari rasio rentabilitas, rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio aktivitas Hasil penelitian ini menyimpulkan, tidak terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan berdasarkan suspectible ratio, rasio likuiditas dan rasio aktivitas pada RSUD Kardinah sebelum dan sesudah penerapan PPK-BLUD. Terdapat perbedaan yang signifikan pada aspek rasio perputaran persediaan kegiatan dan perputaran aktiva tetap sebelum dan sesudah pelaksanaan PPK – BLUD. Pelaksanaan PPK – BLUD di RSUD Kardinah tidak memberikan perubahan yang signifikan dilihat dari rasio rasio keuangannya, namun terdapat trend peningkatan yang tajam terhadap pendapatan operasional rumah sakit pasca penerapan PPK – BLUD. Analisis Penggunaan dana Badan Layanan Umum Daerah BLUD Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu Kota sorongLiawan, 2018 RSUD Sele Be Solu Kota sorong Rincian Kerja Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran Alokasi anggaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelayanan kesehatan. Apabila terjadi penambahan pada nilai alokasi anggaran, maka nilai kualitas pelayanan juga akan Analisis Layanan Keuangan Dalam Penilaian Kinerja Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kota BekasiLidyawati, 2019 Deskriptif dan kuantitatif, data Analisa rasio kemandirian, rasio efektifitas, dan rasio efisiensi. Data Rasio Kemandirian Keuangan Badan Layanan Umum Kota Bekasi 2014 tergolong mandiri dengan angka rasio kemandirian sebesar 221,27% ≥100%. Rasio Efektifitas tergolong baik dan efektif diperlihatkan dengan angka rasio efektifitas sebesar 106,73% ≥ 100% demikian juga dengan efisiensi dari Badan Layanan Umum Keuangan Kota Bekasi tergolong efisien diperlihatkan dengan rasio efisiensi sebesar 128,182%>100%. Pelayanan Keuangan Badan Layanan Umum kota Bekasi harus senantiasa dipertahankan demi terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kota Bekasi. Evaluasi implementasi kebijakan badan layanan umum daerah di rsud dr soegiri lamongan Nuryanawati, 2019 Analisis deskriptif secara kualitatif dengan rancangan studi kasus 1. Evaluasi kinerja RS 2. Aspek Pelayanan 3. Aspek mutu dan manfaat kepada masyarakat Pelaksanaan penerapan BLUD berdasarkan hasil kajian evaluasi di RSUD Dr Soegiri menunjukkan bahwa kinerja keuangan belum optimal sedangkan untuk penyusunan laporan keuang telah sesuai standar akuntansi keuangan SAK dan telah diaudit oleh KAP. Aspek pelayanan juga belum optimal. Penerapan yang belum sesuai dengan kriteria adalah standar pelayanan minimal SPM belum bisa dilaksanakan secara optimal sesuai dengan indicator dan kriteria SPM. Dewan Pengawas belum melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan. Pola Tata Kelola, RBA dan Laporan Keuangan telah sesuai dengan stnadra, sedangkan SPM, Dewan Pengawas belum dijalankan secara optimal sesuai standar dan kriteria yang ditetapkan. Analisis Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham Binjai Silalahi et al., 2021 Penelitian deskriptif kualitatif. RSUD Dr. RM Djoelham Binjai dalam 1. Implementasi PPK BLUD 2. Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Para Pelaksana Penerapan PPK-BLUD di RSUD Dr. RM. Djoelham Binjai, terdapat perubahan dimana sebelumnya proses pengelolaan anggaran, keuangan, dan pelaporan yang selama ini murni harus berdasarkan peraturan keuangan dengan mekanisme APBD. Namun dengan penerapan PPK-BLUD, seluruh pendapatan yang peroleh RSUD Djoelham dapat langsung dikelola dan dipergunakan untuk kebutuhan dan keperluan RSUD. Sehingga diharapkan dapat memperingkas birokrasi khususnya keuangan sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit. Dalam pelaksanannya terdapat beberapa kendala yang dihadapi terutama pemahaman bagian dan bidang lain tentang PPK-BLUD yang ada di RSUD Djoelham Binjai sehingga dibutuhkan koordinasi yang baik antar bagian dan bidang. Analisis Kinerja Keuangan terhadap Laporan Keuangan Sesudah Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Mixed Method yang menggabungkan penelitian kuantitatif dan kualitatif Rasio kas, rasio lancar, periode penagihan piutang, rasio perputaran aktiva tetap, rasio perputaran aktiva Penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan RSUD Idaman Banjarbaru memperoleh hasil yang fluktuatif meskipun cenderung hampir sama selama tahun 2013-2016, dan nilai kinerja Daerah PPK-BLUD pada RSUD Idaman Banjarbaru Kota Banjarbaru Winarso, 2018 tetap, rasio ekuitas, perputaran persediaan, rasio PNBP terhadap biaya operasional, rasio biaya subsidi pasien dan nilai kinerja keuangan keuangan memperoleh kriteria Baik A dengan nilai 73,68% Menurut KEPMENKES Nomor 1164/ tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Badan Layanan Umum, kinerja keuangan merupakan salah satu dimensi pengukuran dari mekanisme pengukura kinerja BLU dan BLUD. Kinerja keuangan suatu organisasi berkaitan erat dengan pengukuran dan penilaian kinerja. Pengukuran kinerja “performing measurement” ialah kualifikasi dan efisiensi serta efektivitas organisasi dalam pengoperasian bisnis selama periode akuntansi. Gary Dessler dalam Pasolong, 2013182 menyatakan bahwa penilaian kinerja adalah merupakan upaya sistematis untuk membandingkan apa yang dicapai seseorang/organisasi dibandingkan dengan standar yang ada. Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui capaian kinerja organisasi dan sebagai salah satu alat untuk pengawasan dan evaluasi organisasi. Sesuai Kementrian Keuangan Republik Indonesia Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor PER/34/PB/2014 meliputi tiga aspek, yaitu Indikator Kinerja Keuangan, Indikator Kinerja Operasional, Indikator kinerja mutu pelayanan dan manfaat bagi masyarakat. Dengan Indikator. Kinerja keuangan berdasarkan rasio keuangan dengan cara menghubungkan elemen-elemen laporan keuangan sebagai pengukuran aspek keuangan seperti yang tercantum dalam Pasal 4 3, dilakukan dengan 9 sembilan rasio keuangan, yaitu 1. Rasio Kas Cash Ratio, yang memiliki pengertian sebagai suatu rasio untuk mengukur kemampuan kas dalam rangka menjamin kewajiban jangka pendek. 2. Rasio Lancar Current Ratio, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. 3. Periode Penagihan Piutang Collection Period, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mengumpulkan jumlah piutang dalam setiap jangka waktu tertentu. 4. Perputaran Aset Tetap Fixed Asset Turnover, menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan keseluruhan aktiva perusahaan dalam menghasilkan pendapatan pada periode tertentu 5. Imbalan atas Aset Tetap Return on Fixed Asset, merupakan rasio yang digunakan untuk menilai penggunaan aset tetap dalam kegiatan operasi untuk menghasilkan keuntungan 6. Imbalan Ekuitas Return on Equity, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan 7. Memperoleh keuntungan dari modal ekuitas yang ada. Perputaran Persediaan Inventory Turnover, merupakan rasio yang digunakan untuk menilai penggunaan persediaan yang dimiliki dalam perolehan pendapatan. 8. Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat penggunaan pendapatan yang berasal dari bukan pajak dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional. 9. Rasio Subsidi Biaya Pasien, merupakan rasio yang digunakan untuk menilai tingkat pendapatan yang diperoleh dari subsidi yang diterima atas pasien yang dilayani. Kinerja pelayanan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan orang lain secara langsung baik berbentuk pelayanan barang dan jasa. Pelayanan publik service public berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tahun 2003 adalah segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, daerah, dan lingkungan Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Milik Negara dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kinerja pelayanan untuk pelayanan rumah sakit dinilai berdasarkan beberapa indikator. Indikator yang dijadikan sebagai pengukuran kinerja pelayanan, khususnya pada pelayanan rawat inap yang biasa digunakan adalah 1. Bed Occupancy Ratio BOR Menurut Rikomah 201723 BOR adalah rasio persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Sedangkan menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia Depkes RI tahun 2005 BORadalah persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Nilai parameter ideal yang ditetapkan oleh Depkes RI adalah antara 60-85%. 2. Turn Over Interval TOI Menurut Sudra 201051 angka TOI menunjukkan rata-rata jumlah hari sebuah tempat tidur yang tidak ditempati untuk perawatan pasien. Sedangkan Rikomah 201723 megatakan TOI adalah rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya. Hari “kosong” ini terjadi saat tempat tidur ditinggalkan oleh seorang pasien hingga digunakan lagi oleh pasien berikutnya. Nilai parameter ideal untuk TOI yang ditetapkan oleh Depkes RI adalah antara 1-3 hari. 3. Length of Stay LOS Menurut Sudra 201045 LOS adalah rata-rata jumlah hari pasien rawat inap yang tinggal di suatu ruangan di rumah sakit, tidak termasuk bayi baru lahir. Menurut Rikomah 201723 LOS adalah rata- rata lama rawat seorang pasien. Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi, juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan rumah sakit. Nilai parameter ideal untuk LOS yang ditetapkan oleh Depkes RI adalah antara 6-9 hari 4. Bed Turn Over BTO merupakan pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu-satuan waktu tertentu Idealnya dalam satu tahun, satu tempat tidur rata-rata dipakai 40-50 kali. 5. Gross Date Rate GDR merupakan angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar. Secara umum nilai GDR yang ideal adalah tidak lebih dari 45/1000 penderita keluar 4,5/100 penderita keluar. 6. Net Date Rate NDR adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk 1000 penderita keluar. Indikator ini memberikan gambaran mutu pelayanan di rumah sakit. Secara umum nilai NDR yang ideal adalah kurang dari 25/1000 penderita keluar 2,5/100 penderita keluar. Rumah sakit dilihat dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 127 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 61 tahun 2007, dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan BLUD dalam 1. Memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan rentabilitas Rasio Rentabilitas disebut juga Rasio Profitabilitas, merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasil- kan laba. Rasio ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Rasio Tingkat Pengembalian atas Investasi dan Rasio Kinerja Operasi 2. Memenuhi kewajiban jangka pendeknya likuiditas Rasio likuiditas Merupakan ratio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo. Rasio ini likuiditas diperlukan untuk kepentingan analis kredit atau analis risiko keuangan. 3. Memenuhi seluruh kewajibannya solvabilitas Rasio Solvabilitas Leverage Ratio Merupakan Rasio yang meng- gambarkan kemampuan perusa- haan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik jangka waktu pendek atau janngka waktu panjang. 4. Kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran Rasio Aktivitas Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi atas pemenfaatan sumber daya yang dimiliki perusahaan, atau untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya ini dikenal juga sebagai rasio pemanfaatan aset Kesimpulan Berdasarkan hasil pemnahasan mengenai Analisis kinerja pelayanan dan keuangan rumah sakit umum daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut penilaian kinerja adalah merupakan upaya sistematis untuk membandingkan apa yang dicapai seseorang/organisasi dibandingkan dengan standar yang ada. Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui capaian kinerja organisasi dan sebagai salah satu alat untuk pengawasan dan evaluasi organisasi. Kinerja pelayanan yang diukur dengan enam indikator yaitu Bed Occupancy Rate BOR, Bed Turn Over BTO, Length Of Stay LOS, Turn Over Interval TOI, Net Death Rate NDR dan Gross Death Rate GDR terdapat empat indikator yang berpengaruh positif dan dua indikator yang berpengaruh negatif terhadap Cost Recovery Rate. Kinerja keuangan yang diukur dengan lima indikator yaitu Rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, rasio rentabilitas dan derajat desentralisasi DAFTAR PUSTAKA Chrishartoyo, Khairana, A., Rahayu, S., & Zutilisna, D. 2017. Analisis Kinerja Keuangan Dan Non Keuangan Rumah Sakit Sebelum Dan Sesudah Badan Layanan Umum Daerah Studi Kasus Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta Tahun 2004 – 2015. Jurnal Ekonomi Dan Perbankan, 21, 25–35. Farwitawati, R. 2020. Analisis Kinerja Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Bengkalis Sebelum Dan Sesudah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah PPK-BLUD . Jurnal Akuntansi Kompetif, 33, 98–109. Fay, D. L. 2021. Kajian kemandirian keuangan badan layanan umum daerah bidang kesehatan pada masa pandemi covid-19. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi P–ISSN 2723 - 6609 e-ISSN 2745-5254 Vol. 2, No. 3 Maret 2021, 23, 311–322. Gide, A. 2017. Efektivitas Kinerja Keuangan Dan Non Keuangan Pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Ppk BludRsud Ambarawa Kabupaten Semarang. Angewandte Chemie International Edition, 611, 951–952., 5–24. Indiany, D. F., Rahmatika, D. N., & Waskito, J. 2017. Jurnal Analisis Kinerja Keuangan Sebelum Dan Sesudah Penerapan Ppk-Blud Pada Rsud Kardinah. Multiplier Jurnal Magister Manajemen, 11, 43–56. Liawan, C. 2018. Analisis Penggunaan dana Badan Layanan Umum Daerah BLUD Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu Kota sorong. Jurnal Pitis AKP, 21, 27–38. Lidyawati, L. 2019. Analisis Layanan Keuangan Dalam Penilaian Kinerja Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kota Bekasi. 1April, 25–34. Nuryanawati, A. M. 2019. EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI RSUD Dr SOEGIRI LAMONGAN. Jurnal Akuntansi, 41, 921. Silalahi, B. A., Sihombing, M., & Isnaini, I. 2021. Analisis Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. RM. Djoelham Binjai. Perspektif, 111, 160–168. Tama, A. I., & Kusmiyanto. 2019. Kajian Kemampuan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Sebagai Badan Layanan Umum Dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Pelayanan. Jurnal Peta, 41, 1–15. Winarso, A. N. A. 2018. Analisis Kinerja Keuangan terhadap Laporan Keuangan Sesudah Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah PPK-BLUD pada RSUD Idaman Banjarbaru Kota Banjarbaru. Kindai, 143, 286–300. Debby Firoeza Indiany Dien Noviany RahmatikaJaka WaskitoRSUD Kardinah Kota Tegal in December, 2008 has been designated as Badan Layanan Umum Daerah BLUD, then since January 2009 has done changes management finances, with the financial management apply system that is called “Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah” PPK – BLUD. This study aimed to analyze the diffrerences in financial performance RSUD Kardinah based on 1 the ratio of the vulnerability, the aspects of return of assets, return on equity, gross profit margin and net profit margin. 2 liquidity ratios include aspects of current ratio, quick ratio and cash ratio 3 solvency ratios include aspects of debt ratios, debt to equity ratio and times interest earned ratio, and 4 the ratio of activity includes aspects of accounts receivable turn over, inventory turn over, fixed assets and total assets turn over before and after implementing PPK-BLUD. This study classified quantative descriptive research the type of data used is secondary data obtained from the annual financial statements of RSUD Kardinah, the period before implementing ppk – blud 2002 – 2008 and after implementing ppk – blud 2009 – 2015. The analytical method used is a diferrent test to test the hypothesis using wilcoxon test with an error rate alpha of 5%. The result of this study conclude, there are no significant differences in financial performance based suspectible ratio, liquidity ratio and activity ratio on RSUD Kardinah before and after implementing of PPK-BLUD. There are significant differences in the aspect ratio of the activity inventory turn over snd fixed assets turn over before and after implementing of PPK – BLUD. The implementation of the PPK – BLUD in hospitals Kardinah not give any significant changes to be seen from the ratio financial ratio, but there is an increase in the trend sharp against the income operations hospital after the implementation of PPK – BLUD. Keywords PPK-BLU, financial ratio analysis, financial performance, Wilcoxon Siged Ranks TestFarizka SusandraItang GandaraResearch comparative descriptive is a study to analyze the financial ratios as a financial decision on hospitals Ciawi Bogor Regency using ratio analysis, liquidity, solvency, activity, profitability, and 7 indicators of financial ratios and other aspects of compliance management BLUD in assessing the financial performance of hospitals ie cash ratio, current ratio, accounts receivable collection period, fixed asset turnover, return for an investment / on assets, return for equity and operating income over operating costs. The results showed that the analysis of the financial performance of Bogor Regency Hospital Ciawi based analysis of the liquidity ratio, solvency, activity and profitability showed good performance and is based on financial performance indicators of hospitals, the financial performance of the Bogor Regency Ciawi Hospital in 2011-2014 included in honors / healthy. Financial decision that should be done is to maintain the level of liquidity, solvency, activity. For the assessment of the level of profitability is still low can be done through the improvement of service in order to revenues from services is increasing as the improvement of facilities and infrastructure of hospitals, increased utilization of asset value, and the increase in the number of employees in the service and cost control services and general administrative expenses are still high and if possible there are adjustments to Liquidity, Solvency, activity, profitability, and financial decision Azis Silalahi Melda SihombingIsnaini IsnainiThe government has launched the Public Service Agency / Regional Public Service Agency BLU / BLUD program with the issuance of Government Regulation Number 23 of 2005. PP 23 of 2005 concerning Financial Management of Public service agency which basically explains, Public service agency are not only a new form in management of state finances but also as a new paradigm for public sector service management. The purpose of this study was to determine and analyze how the implementation of PPK-BLUD policies in RSUD Dr. RM Djoelham Binjai in terms of improving the quality and quality of public services, especially health services to the people of Binjai City. The method used in this research is descriptive qualitative using the Merille S. Grindle theory where there are several variables that determine the effectiveness of policy implementation. From the research results it can be seen that after the implementation of PPK-BLUD in Dr. RM. Djoelham Binjai, there was a change where previously the budget management, finance and reporting processes, which had been purely based on financial regulations with the APBD mechanism. However, with the implementation of PPK-BLUD, all the income that the RSUD Dr. RM. Djoelham receives can be directly managed and used for the needs and needs of the RSUD. So it is hoped that it can simplify the bureaucracy, especially finance, so that in the end it can improve the quality of hospital services. In its implementation, there are several obstacles faced, especially the understanding of other sections and fields of PPK-BLUD in RSUD Dr. RM. Djoelham Binjai so that good coordination between divisions and fields is Firoeza Indiany Dien Noviany RahmatikaJaka WaskitoRSUD Kardinah Kota Tegal in December, 2008 has been designated as Badan Layanan Umum Daerah BLUD, then since January 2009 has done changes management finances, with the financial management apply system that is called “Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah” PPK – BLUD. This study aimed to analyze the diffrerences in financial performance RSUD Kardinah based on 1 the ratio of the vulnerability, the aspects of return of assets, return on equity, gross profit margin and net profit margin. 2 liquidity ratios include aspects of current ratio, quick ratio and cash ratio 3 solvency ratios include aspects of debt ratios, debt to equity ratio and times interest earned ratio, and 4 the ratio of activity includes aspects of accounts receivable turn over, inventory turn over, fixed assets and total assets turn over before and after implementing PPK-BLUD. This study classified quantative descriptive research the type of data used is secondary data obtained from the annual financial statements of RSUD Kardinah, the period before implementing ppk – blud 2002 – 2008 and after implementing ppk – blud 2009 – 2015. The analytical method used is a diferrent test to test the hypothesis using wilcoxon test with an error rate alpha of 5%. The result of this study conclude, there are no significant differences in financial performance based suspectible ratio, liquidity ratio and activity ratio on RSUD Kardinah before and after implementing of PPK-BLUD. There are significant differences in the aspect ratio of the activity inventory turn over snd fixed assets turn over before and after implementing of PPK – BLUD. The implementation of the PPK – BLUD in hospitals Kardinah not give any significant changes to be seen from the ratio financial ratio, but there is an increase in the trend sharp against the income operations hospital after the implementation of PPK – BLUD. Keywords PPK-BLU, financial ratio analysis, financial performance, Wilcoxon Siged Ranks TestCalvin LiawanPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan anggaran pada Rumah Sakit Sele BeSolu Kota Sorong, sebagai kualitas pelayanan kesehatan melalui program Badan LayananUmum Daerah BLUD. Kajian ini menitik bertakan pada jenis data kuantitatif dengan metodepenelitian pustaka dan penelitian lapangan. Data yang digunakan berupa data sekunder yaiturincian Kerja Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran. Hasil dari penelitian ini menunjukanbahwa alokasi anggaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelayanan terjadi penambahan pada nilai alokasi anggaran, maka nilai kualitas pelayanan jugaakan Nur Azhari WinarsoThe aims of this study is to analyze and describe the achievement of financial performance and the results obtained on the evaluation of financial performance at the RSUD Idaman Banjarbaru after the implementation of PPK-BLUD in the period 2013 until 2016. The method used is by calculating the financial ratio consisting of cash ratio, current ratio, receivable collection period, fixed asset turnover ratio, fixed asset turnover ratio, equity ratio, inventory turnover, PNBP ratio to operational cost, patient subsidy cost ratio and value financial performance by Per-34 / PB / 2014 from 2013 to 2016. The results showed that the financial performance of RSUD Idaman Banjarbaru obtained fluctuating results although tend to be almost the same during the year 2013-2016, and the value of financial performance obtained good criterion A with a value of PPK-BLUD, Financial Performance, Hospital, Financial RatioAbstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan capaian kinerja keuangan dan hasil yang didapat atas penilaian kinerja keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Idaman Banjarbaru setelah penerapan PPK-BLUD periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Metode yang digunakan adalah dengan menghitung nilai rasio keuangan yang terdiri atas rasio kas, rasio lancar, periode penagihan piutang, rasio perputaran aktiva tetap, rasio perputaran aktiva tetap, rasio ekuitas, perputaran persediaan, rasio PNBP terhadap biaya operasional, rasio biaya subsidi pasien dan nilai kinerja keuangan menurut Per- 34 / PB / 2014 dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan RSUD Idaman Banjarbaru memperoleh hasil yang fluktuatif meskipun cenderung hampir sama selama tahun 2013-2016, dan nilai kinerja keuangan memperoleh kriteria Baik A dengan nilai 73,68%.Kata Kunci PPK-BLUD, Kinerja Keuangan, Rumah Sakit, Rasio KeuanganAfrida AriyaniTujuan Penelitian ini adalah Bagaimana pengaruh pandemi covid-19 terhadap kemandirian keuangan pada suatu BLUD di bidang kesehatan merupakan tujuan dari penelitian dilakukan di dua RSUD di Kabupaten Brebes yaitu RSUD Bumiayu dan RSUD Brebes. Metode penelitian menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan,data kunjungan pasien,dan laporan hasil survey indeks kepuasan masyarakat IKM.Penelitian menggunakan Pendekatan kuantitatif non eksperimen dengan Metode deskriptif komparatif untuk membandingkan kondisi kemandirian keuangan rumah sakit sebagai BLUD selama sebelum dan sesudah pandemi covid-19 melanda Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah secara umum pandemi covid 19 berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan badan layanan umum daerah bidang tingkat kunjungan pasien menurun selama pandemi, akan tetapi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit meningkat. Hal ini disebabkan karena kualitas pelayanan rumah sakit justru semakin meningkat di masa Indra TamaPenelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian terhadap kemandirian keuangan setelah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah BLUD dan mengkaji pengaruhnya terhadap kualitas pelayanan. Hipotesis dalam penelitian ini adalah adanya suatu kemajuan kemandirian keuangan setalah ditetapkan sebagai BLUD dan kualitas pelayanan semakin baik pula. Objek penelitian ini adalah Laporan keuangan rumah sakit umum daerah Kota Bekasi dan laporan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah serta dokumen lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif non eksperimen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemandirian keuangan rumah sakit semakin baik dari tahun ketahun setelah ditetapkan sebagai badan layanan umum daerah pada tahun 2009, dari hasil penelitian diperoleh rata-rata nilai kemandirian yaitu sebasar 435,62% dengan kategori delegatif. Mulai dari tahun 2009 sampai dengan 2016 pada penelitian ini tingkat kemandirian keuangan rumah sakit berada pada nilai > 100% yang masuk kedalam kategori delegatif artinya tidak adanya campur tangan sama sekali yang dilakukan oleh Kinerja Keuangan Dan NonKhairana ChrishartoyoA RahayuS ZutilisnaChrishartoyo, Khairana, A., Rahayu, S., & Zutilisna, D. 2017. Analisis Kinerja Keuangan Dan Non Keuangan Rumah Sakit Sebelum Dan Sesudah Badan Layanan Umum Daerah Studi Kasus Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta Tahun 2004 -2015. Jurnal Ekonomi Dan Perbankan, 21, 25-35. Kinerja Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Bengkalis Sebelum Dan Sesudah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah PPK-BLUD R FarwitawatiFarwitawati, R. 2020. Analisis Kinerja Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Bengkalis Sebelum Dan Sesudah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah PPK-BLUD . Jurnal Akuntansi Kompetif, 33, Kinerja Keuangan Dan Non Keuangan Pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Ppk BludRsud Ambarawa Kabupaten SemarangA GideGide, A. 2017. Efektivitas Kinerja Keuangan Dan Non Keuangan Pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Ppk BludRsud Ambarawa Kabupaten Semarang. Angewandte Chemie International Edition, 611, 951-952., 5-24.

LaporanKeuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kayen Tahun Anggaran 2017 disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas akuntansi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Dalam Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 ini, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1.

laporan keuangan rumah sakit umum daerah serang